“Karena patah semangat oleh larangan menyatakan kehendak, seorang pemuda asal Iranterpaksa harus melakukan aktivitas artistiknya secara diam-diam. Sebagai seorang aktris, tak seharusnya tercekal hak ekspresinya oleh negara sekalipun.” My Teheran for sale, inilah judul sebuah film yang dibintangi aktris wanita Iran, bernama, Marzieh Vafamehr.
Cuplikan diatas, sekelumit dari konten cerita film yang menyulut kemarahan pihak pemerintah setempat, karena dianggap menyimpang dari norma etika dan bahkan beredar tampa ijin.
Film dimanaAustralia ikut membidani kelahirannya, bergenre anti kebijakan pemerintah dalam hal kebebasan menyuarakan pendapat, terkhusus bagi kalangan insan perfilman dan dunia media. Akibat keberaniannya berperan, Marzieh harus mendekam di penjara satu tahun lamanya dan menerima sangsi cambuk sebanyak 90 kali oleh pemerintah islamIran.
Kasus ini sebenarnya jika dilihat dalam konteks kebebasan, tak seharusnya pemerintah bersikapa sekeras ini. Ciri khusus negara maju justru terlihat jelas ketika semua instrument potensi masyarakat diberdayakan, tak ketinggalan di bidang media dan perfileman. Namun, yang menjadi masalah, akankah kebebasan menuntut kebebasan mutlak dalam menyuarakan pendapat dan bersikap?
Hal ini sebenarnya sampai detik ini selalu dipertegas oleh pemerintah islam Iran ditengah-tengah selogan negara-negara Adidaya mempropagandakan kebebasan menyatakan hak individu sampai ke tingkat merusak kehormatan HAM itu sendiri. Berapa banyak contoh dalam hal ini. Bila suatu negara terancam hak persatuan dan kedamaiannya oleh praktik sebagian rakyatnya yang menginginkan sesuatu yang dilatar-belakangi bakat atau skill artistik, dan karena alasan-alasan kebebasan mereka membuat keputusan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, tentu yang demikian tidak akan dibiarkan bahkan oleh pemerintah negara mana pun.
Hanya yang membedakan, secara kebetulan perlawanan datang dari segelintir masyarakat Iran yang notabene negri itu sedang dalam sorotan negatife mata dunia. Bagaimana kalau yang demikian terjadi di AS? negara yang katanya islam pun akan membelanya dan menganggapnya negara bermartabat. Kasus munculnya film bermasalah ini, menunjukkan masih kuatnya peran kaum Reformis anti kemapanan dan kebijakan. Tentu, berkat tangan Zionis juga, mereka dibesarkan dalam pengaruhnya sebagai Raja kebebasan berkedok pelindung HAM.
Saya merasa masyarakat bermartabat masih mengikuti logika yang tidak mudah terkontaminasi virus-virus atas nama hak dan kewajiban sepanjang logika berkekuatan harmonisasi hubungan antar individi. Negara Komunis pun demikian. Betapa ironinya, kalau saja kita seobyektif ketika melihat sesuatu yang menguntungkan kita, nalar obyektif itu kita pakai untuk menilai negara-negara yang memasung kebebasan dalam berjilbab, melakukan praktik ibadah dan menjalankan aktivitas sesuai keyakinannya, seperti, negara-negara Arab terkhusus Arab Saudi?
Yang dikehendaki rakyat tidak mesti sepenuhnya mewakili hak keadilan. Terpilihnya Demokrat sebagai partai pemenang pemilu, tidak berarti Demokrat mewakili seluruh aspirasi rakyat yang menginginkan keadilan. Karena, akan meniscayakan peran dan semangat partai-partai lain. Rakyat perlu diarahkan kemana mereka harus berjalan? Jangan dibiarkan kemana mereka harus mengikuti dan pergi? Jatuhnya sebuah negara, lantaran melemah bahkan ternafikannya fungsi kontrol pemerintah yang terkadang terkooptasi perilaku sebagian rakyat yang lepas kendali.
Apa arti sebuah gagasan sehebat apa pun kalau mengganggu jalannya undang-undang yang berlaku universal? atas nama seni, sejumlah angkutan Bus diberi cat warna warni diseluruh body bagian luarnya agar nampak nuansa seni dan terlihat eksotis tidak monoton satu atau dua warna, tidak tau atau tidak mau tau – yang penting niali seninya terpampang indah- kalau tindakan itu mengganggu suasana jalan dan seluruh pandangan.
Parahnya lagi kalau pelaku datang dari oknum pejabat atau tokoh panutan atau juga kalangan artis karena sensasi atau hobi.
Memerintahkan berdisiplin itu mudah, yang susah adalah mengajak orang lain patuh dan tunduk pada kedisiplinan karena banyaknya kepentingan yang tidak dapat menghargai arti kepatuhan dan keterpimpinan. Sanksi pelanggaran masih jauh lebih kecil nilainya bila dibandingkan keharusan menjauhi pelanggaran itu sendiri. Yang seharusnya dituntut adalah kemerdekaan terkendali bukan kebebasan yang mengekang. Merdeka artinya, merasa dirinya dihargai adanya undang-undang yang memandu ke jalur yang benar, bukan merasa dirinya terkekang oleh tatanan dan karenanya ia berupaya terhindar dari kepatuhan.
Sari pemahaman bersosialisasi tak jauh dari mengikatkan diri pada norma-norma sosial. Aspek ketergantungan satu sama lain ini menjadikan manusia sebagai species yang tak dapat hidup dengan kesendirian. Sejak hidup bermasyarakat, ia tumbuh dalam doktrin alam dengan saling membantu dan saling memenuhi kebutuhan.
Filed under: hukum
